Skip to main content

Perubahan Kontrak Sebaiknya Dituangkan dalam Addendum

"Sebagai regulator dan pengawas, Pemerintah mendapat laporan perkembangan pekerjaan dari kontraktor KPS. Setiap klausul dalam kontrak mengikat para pihak yang membuatnya."


Dari : Admin Migas


Sebagai regulator dan pengawas, Pemerintah mendapat laporan perkembangan pekerjaan dari kontraktor KPS.

Setiap klausul dalam kontrak mengikat para pihak yang membuatnya. Kalaupun terjadi perubahan isi kontrak sebaiknya dituangkan ke dalam addendum yang disepakati bersama antara pemberi pekerjaan dengan penerima atau pelaksana pekerjaan. Kalau perubahan hanya disampaikan secara lisan atau dibuat melalui korespondensi alias surat menyurat, besar kemungkinan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pandangan itu disampaikan Noormandiri, ahli hukum pertambangan yang dihadirkan PT Saptasarana Personaprima di ruang sidang PN Jakarta Pusat, Selasa (03/6). Saptasarana menggugat ConocoPhilips Indonesia terkait kontrak rig management services, yaitu kontrak pengadaan rig untuk proyek-proyek Conoco di Kalimantan. Nah, Noormandiri sengaja dihadirkan Saptasarana sebagai ahli untuk memperjelas silang sengketa tersebut.

Inti dari suatu perubahan kontrak adalah kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Noormandiri -eks pejabat Departemen Pertambangan (kini Departeman ESDM)-kalau perubahan kontrak tidak dituangkan dalam addendum, besar kemungkinan salah satu pihak ingkar janji. "Bisa timbul debat, apakah ini berlaku pada kontrak yang sudah ada, atau perlu kontrak tersendiri," ujarnya.

Uniknya, setelah melalui proses tanya jawab, ConocoPhilips memprotes kehadiran Noormandiri. Defrizal Djamaris, pengacara Conoco sampai dua kali mempersoalkan kapasitas ahli bicara tentang hakekat kontrak. Sebab, sejak awal persidangan, tim pengacara Saptasarana memperkenalkan Noormandiri sebagai ahli hukum pertambangan. Ahli pun sempat menjelaskan kepada majelis hakim pimpinan Edward Pattinasarani sebagai orang yang lama bergerak di bidang hukum pertambangan, semisal mereview kontrak. Rico Pandeirot, pengacara Saptasarana menepis pandangan Defrizal, karena dalam pertambangan pun berlaku prinsip-prinsip kontrak pada umumnya.

Perseteruan Saptasarana dengan ConocoPhilips memang terkait kontrak pengadaan rig yang diteken kedua belah pihak pada 1 Agustus 2001 silam. Dalam kontrak itu, Saptasarana berkewajiban menyediakan dan mengirim rig dengan spesifikasi dan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, Sapta juga bertugas mengoperasikan rig-rig pengeboran minyak untuk kepentingan Conoco selama tiga tahun. Dalam perkembangannya, terjadi dispute antara kedua belah pihak.

Saptasarana menuduh Conoco mengubah kontrak secara sepihak dan berusaha menggunakan kedudukannya yang lebih tinggi (sebagai pemberi pekerjaan) untuk menekan Sapta menyetujui amandemen kontrak. Sebaliknya, Conoco menuduh Saptasarana telah wanprestasi karena tidak mendatangkan rig-rig sesuai jadwal yang disepakati dalam kontrak. Semula, sesuai kontrak awal, rig sudah harus sudah sampai di Indonesia pada Februari 2002. Nyatanya, rig yang dipesan baru datang pada 11 Agustus tahun yang sama. Belakangan, kedua belah pihak ribut dan sengketa mereka berlanjut ke pengadilan.

Menurut ahli, kalau ada perubahan kontrak termasuk perubahan jadwal pengadaan barang, sebaiknya dilakukan penundaan penyerahan asalkan disepakati kedua belah pihak. Perubahan yang telah disepakati itu akan mengingat keduanya secara hukum.

Dalam persidangan, Rico Pandeirot juga sempat menanyakan kepada ahli tentang penalti yang harus dibayarkan di depan. Gara-gara silang sengketa mengenai pengadaan rig tersebut, Sapta dikenakan kewajiban membayar penalti atas keterlambatan. Menurut ahli, kalau terjadi silang pendapat mengenai pelaksanaan kontrak dimana denda dikenal, maka pembayaran denda di muka tidak lazim dilakukan. Dalam pertambangan, jelas ahli, penalti atau denda dibayarkan secara berangsur-angsur sesuai dengan hasil pekerjaan berikutnya.

Noorsaman juga banyak ditanya tentang kedudukan dan tugas Pemerintah dalam kontrak production sharing (KPS). Menurut ahli, sebagai regulator dan pengawas, Pemerintah memantau pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor KPS. Bahkan laporan dari subkontraktor pun ditangani oleh Pemerintah. Dengan kedudukan yang demikian, maka perubahan-perubahan kontrak kedua belah pihak pun selayaknya dilaporkan kepada Pemerintah. "Pengakhiran perjanjian pun harus dilaporkan," tandas ahli.

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19394&cl=Berita+

Comments

Popular posts from this blog

DOWNLOAD BUKU: THE TRUTH IS OUT THERE KARYA CAHYO HARDO

  Buku ini adalah kumpulan kisah pengalaman seorang pekerja lapangan di bidang Migas Ditujukan untuk kawan-kawan para pekerja lapangan dan para sarjana teknik yang baru bertugas sebagai Insinyur Proses di lapangan. Pengantar Penulis Saya masih teringat ketika lulus dari jurusan Teknik Kimia dan langsung berhadapan dengan dunia nyata (pabrik minyak dan gas) dan tergagap-gagap dalam menghadapi problem di lapangan yang menuntut persyaratan dari seorang insinyur proses dalam memahami suatu permasalahan dengan cepat, dan terkadang butuh kecerdikan – yang sanggup menjembatani antara teori pendidikan tinggi dan dunia nyata (=dunia kerja). Semakin lama bekerja di front line operation – dalam hal troubleshooting – semakin memperkaya kita dalam memahami permasalahan-permasalahan proses berikutnya. Menurut hemat saya, masalah-masalah troubleshooting proses di lapangan seringkali adalah masalah yang sederhana, namun terkadang menjadi ruwet karena tidak tahu harus dari mana memulainya. Hal tersebut

Apa itu HSE ?

HSE adalah singkatan dari Health, Safety, Environment. HSE merupakan salah satu bagian dari manajemen sebuah perusahaan. Ada manejemen keuangan, manajemen sdm, dan juga ada Manajemen HSE. Di perusahaan, manajemen HSE biasanya dipimpin oleh seorang manajer HSE, yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh program HSE. Program  HSE disesuaikan dengan tingkat resiko dari masing-masing bidang pekerjaan. Misal HSE Konstruksi akan beda dengan HSE Pertambangan dan akan beda pula dengan HSE Migas . Pembahasan - Administrator Migas Bermula dari pertanyaan Sdr. Andri Jaswin (non-member) kepada Administrator Milis mengenai HSE. Saya jawab secara singkat kemudian di-cc-kan ke Moderator KBK HSE dan QMS untuk penjelasan yang lebih detail. Karena yang menjawab via japri adalah Moderator KBK, maka tentu sayang kalau dilewatkan oleh anggota milis semuanya. Untuk itu saya forward ke Milis Migas Indonesia. Selain itu, keanggotaan Sdr. Andry telah saya setujui sehingga disk

Leak Off Test

Prinsipnya LOT (leak off test) dilakukan untuk menentukan tekanan dimana formasi mulai rekah. Tujuannya: 1. Menentukan MASP (Max. Allowable Surface Pressure). Yaitu batasan max surface pressure yg boleh kita terapkan selama drilling operation, tanpa mengakibatkan formasi rekah (fracture). 2. Dengan mengetahui MASP, berarti juga kita bisa mengetahui Max. mud weight yg boleh kita terapkan selama drilling operation, tanpa mengakibatkan formasi rekah (fracture). 3. Menentukan Kick Tolerance. Yaitu maximum kick size yg masih bisa kita tolerir untuk dihandle. Parameter ini nantinya juga berperan untuk menentukan depth casing shoe yang aman dari sudut pandang well control issue. 4. Mengecek kualitas sealing antara cement dengan casing Tanya - BGP HSESupv. BGP.HSESupv@petrochina Dear all Saat masih di rig dulu saya sering mendengar istilah leak off test. dimana step2nya kira kira sebagai berikut 1. Cementing Job 2. TSK ,masuk string dan bor kurang lebih 3 meter dibawah shoe. 3. dilakukan