Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik, blok Mahakam berpotensi pendapatan kotor US$ 187 miliar (12,5 x 1012 x 1000 Btu x $15/106 Btu) atau sekitar Rp 1700 triliun!
Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Maret 1967, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Namun beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 31 Maret 2017.
Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing telah kembali mengajukan perpanjangan kontrak. Disamping permintaan oleh manajemen Total, PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam saat berkunjung ke Jakarta Juli 2011. Disamping itu Menteri Perda¬ga¬ngan Luar Negeri Pran¬cis Ni¬cole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012
Padahal sesuai UU Migas No.22/2001, jika kontrak migas berakhir, pengelolaan seharusnya diserahkan kepada BUMN. Apalagi hal ini sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional. Pertamina pun telah menyatakan keinginan dan kesanggupan mengelola blok Mahakam berkali-kali sejak 2008 hingga sekarang. Namun, Kepala BP Migas R.Priyono (7/2012) dan Wamen ESDM Profesor Rudi Rubiandini (13/9/2012) tampaknya memilih untuk mendukung Total tetap menjadi operator Blok Mahakam. Hal ini dapat dianggap bentuk penghianatan terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945 karena cenderung memperkokoh penjajahan asing terhadap bumi pertiwi Indonesia
Pembahasan - Administrator
Migas Indonesia,
Beberapa hari yang lalu KMI diundang untuk mengikuti diskusi di Gedung DPR, namun saya tidak bisa hadir.
Berikut hasil diskusi tersebut berupa sebuah Petisi yang di tujukan Untuk Presiden RI dan DPRRI
Salam Migas
S Herry Putranto
Administrator
Petisi: Blok Mahakam untuk Rakyat
Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik, blok Mahakam berpotensi pendapatan kotor US$ 187 miliar (12,5 x 1012 x 1000 Btu x $15/106 Btu) atau sekitar Rp 1700 triliun!
Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Maret 1967, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Namun beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 31 Maret 2017.
Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing telah kembali mengajukan perpanjangan kontrak. Disamping permintaan oleh manajemen Total, PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam saat berkunjung ke Jakarta Juli 2011. Disamping itu Menteri Perda¬ga¬ngan Luar Negeri Pran¬cis Ni¬cole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012
Padahal sesuai UU Migas No.22/2001, jika kontrak migas berakhir, pengelolaan seharusnya diserahkan kepada BUMN. Apalagi hal ini sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional. Pertamina pun telah menyatakan keinginan dan kesanggupan mengelola blok Mahakam berkali-kali sejak 2008 hingga sekarang. Namun, Kepala BP Migas R.Priyono (7/2012) dan Wamen ESDM Profesor Rudi Rubiandini (13/9/2012) tampaknya memilih untuk mendukung Total tetap menjadi operator Blok Mahakam. Hal ini dapat dianggap bentuk penghianatan terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945 karena cenderung memperkokoh penjajahan asing terhadap bumi pertiwi Indonesia
Tuntutan
Agar kemandirian dan ketahanan energi nasional dapat dicapai, dan sesuai dengan amanat UUD 1945 yang harus tetap dipertahankan, IRESS bersama-sama Rakyat Indonesia menuntut agar Pemerintah:
1. Memutuskan status kontrak blok Mahakam melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri secara terbuka paling lambat 31 Desember 2012;
2. Menunjuk dan mendukung penuh Pertamina sebagai operator blok Mahakam sejak April 2017;
3. Menolak berbagai upaya dan tekanan pihak asing, termasuk tawaran kerjasama ekonomi, beasiswa dan komitmen investasi migas guna memperoleh perpanjangan kontrak;
4. Manjamin pemilikan 10% saham blok Mahakam oleh BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara) yang pelaksanaannya dikordinasikan dan dijamin oleh Pusat bersama Pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta;
5. Meminta kepada Total dan Inpex untuk memberikan sekitar 20% saham blok Mahakam kepada Pertamina sejak Januari 2013 hingga 2017, dengan kompensasi (bagi Total dan Inpex) pemilikan sekitar 20% saham blok Mahakam sejak 2017 hingga 2037;
6. Membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dari perburuan rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistik, guna memenangkan Pemilu/Pilpres 2014;
7. Mengikis habis pejabat-pejabat pemerintah yang telah menjadi kaki-tangan asing dengan berbagai cara antara lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau secara langsung atau tidak langsung telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan SDM dan perusahaan negara dan merendahkan martabat bangsa;
8. Mendorong KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak blok Mahakam secara menyeluruh, termasuk kontrak-kontrak sumber daya alam lainnya.
Setiap upaya yang dilakukan untuk membatasi dan menghilangkan hak Pertamina merupakan penghianatan terhadap konstitusi, melecehkan hak rakyat dan mengabaikan tuntutan reformasi berupa pemerintahan yang bebas KKN. Segenap komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia diminta untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan ini guna tercapainya seluruh tuntutan dalam petisi.
Jakarta 10 Oktober 2012
Indonesian Resources Studies, IRESS bersama
Seluruh Penandatangan Petisi:
Tanggapan 1 - Latif latif_de
Saya atas nama pribadi dan (mungkin) sebagian masyarakat indonesia, sangat mengapresiasi usaha pak S Herry P dkk atas kpedulian untuk negeri. Teruskn perjuangan pak.
Tanggapan 2 - Agung Ps
Perlu banyak lg dukungan dr kita. silahkan di buka web berikut . Klik dan share
INDONESIAN RESOURCES STUDIES
http://iress.web.id/halpublikasi-1
Tanggapan 3 - Dirman Artib
Udah ditender aja, hari gene kok beraninya cuma minta fasilitas.
Tanggapan 4 - zoel.boelank
Saat ini kita bukan berani open tender atau tidak, tapi demi kepentingan negara terutama ketahanan energi kedepannya dan kemandirian. Sekarang ini yang diperlukan sikap Pemerintah mau menakomodir kepentingan asing (mungkin ada deal dg kepentingan penguasa) atau kepentingan rakyat melalui kemandirian Pertamina EP.
Tanggapan 5 - Dirman Artib
Setuju dg keberpihakan energy nasional untuk ketahanan nasional, makanya saya tidak setuju diberikan kepada yg itu, karena bisa jadi semakain nggak nahaaaaan.
Tak adakah generasi muda ini punya ide utk membangun new National Oil Company atau menumbuhkembangkan nasional company swasta yg relatif belum tercemar dan terlibat pembiayaan kebobrokan masa lalu, jadi biaya kebersihan bisa dialokasikan utk beli buku pelajaran anak-anak yg semakin mahal.
Ingat, yg berhak mengatasnamakan National Oil Company bukan hanya yg itu, yg itu nggak mau aaah.
Tanggapan 6 - Yokvi mik3_80
Dengan sisa waktu +/- 4 tahun saya yakin ada anak negri yg mau mendirikan NOC baru, dan atau merevisi undang2/peraturan yg berlaku utk memberi jalan pada swasta nasional om..
Yang pasti semua yg telah habis kontrak harus pulang keanak negri dulu...
Tanggapan 7 - Afif Ikhsani
Aduh mas, kalo mendirikan NOC baru menurut saya kok itu ga mungkin, Medco saja yang sudah berusia 30 tahun masih membutuhkan Pertamina. Jadi pilihannya ya menguatkan NOC yang ada, dalam hal ini Pertamina atau membiarkan IOC yang mengelola Mahakam, dengan asumsi, kontrak bagi hasil nya di revisi.
Sebenarnya Pertamina "mampu", asal Pertamina "mau".
Sejauh ini saya belum melihat greget Pertamina dalam men take over Mahakam.
Mengenai diskusi ini, tidak ada salahnya ada perbedaan pendapat, asal antara satu pihak menghargai pendapat yang lain.
Terima kasih
Tanggapan 8 - Casdira
Pertamina sudah menyatakan minatnya mengelola Blok Mahakam. Pemerintah nya yg lebih sayang sama Total, sampe "sowan" ke Prancis segala.
Entah rente ekonomi apa yg didapet.
Tanggapan 9 - Hotler Na70
Percayalah bung Dirman...ketika mayoritas berkelakuan baik,maka cepat atau
lambat perilaku2 yg melenceng tdk sesuai aturan akan tersisih dengan
sendirinya,karena NOC yg telah mempunyai kemampuan hanyalah Pertamina,soal oknum seperti yg saya sampaikan diatas adalah seberapa peduli kita dan seberapa berani kita utk mengatakan hal yg benar!
Mari kita contoh KPK dan MK...jgn biarkan mereka sendirian....
Jangan biarkan Pertamina sendirian...beri kesempatan tapi tetap awasi dengan tajam!
Tanggapan 10 - Elwin Rachmat
Menanggapi pendapat pak Dirman, saya cenderung untuk kita membuka wacana untuk melihat kemungkinan dibentuknya perusahaan migas negara yang kedua.
Sebenarnya Hal ini bukanlah baru. Cina memiliki CNOC, Petrochina Dan Sinopec. satu negara memiliki 3 BUMN migas.
Perancis tadinya memiliki 2 BUMN migas. Yang pertama adalah CFP (Companie Francais du Petrole, explorasi & eksploitasi tambang migas) Dan CFR (Companie Francais du Rafinage, refinery atau pengilangan minyak). CFP dan CFR kemudian menjadi Total. Yang kedua adalah Elf Aquitaine. Kedua BUMN ini saling berkompetisi dengan baik. Sebelum Elf di akwisisi oleh Total, Total hanyalah sekitar seperempatnya Elf dalam banyak hal. Kemudian Total mengakwisisi Petrofina ( yang besarnya kurang lebih sama dengan fokus pada pengilangan), perusahaan migas milik Belgia. Total berganti nama menjadi Totalfina. Beberapa tahun kemudian pada saat Totalfina sudah mulai berkembang, maka Totalfina mengakwisisi Elf Acquitaine Dan nama berganti lagi menjadi Totalfinaelf. Akhirnya Totalfinaelf berganti nama menjadi Total Dan menjadi perusahaan migas ke empat atau kelima di dunia.
Pesan moralnya, pada saat Total memegang monopoli perkembangannya biasa biasa saja. Namun pada saat dipaksakan untuk berkompetisi, maka Total justru berhasil mendunia.
Masalah operator asing atau nasional yang dihubungkan dengan ketahanan sumber energi migas atau penguasaan hasil migasnya, menurut saya masih Ada alternatifya. Alternatifnya adalah memasukkan kondisi dalam kontrak bahwa semua operator (asing atau nasional ) diharuskan menjual 100% Produksinya bagi negara dengan kompensasi pemberlakuan harga seperti yang berlaku sekarang. Bila masih ada kelebihan produksi gas misalnya, maka operator tidak boleh menjualnya sendiri ( supaya tidak Banting harga seperti LNG Tangguh). Kewenangan mengeksport harus berada pada BPMIGAS misalnya.
Saat ini kita sudah defisit migas, Dan dunia mengalami krisis ekonomi.
Kita tidak bisa hanya menganggap situasi ini adalah wajar.
Kita harus melakukan " Think out of the box".
Tanggapan 11 - akhmadkh
Underlying reason kenapa Oil and Gas harus dibawah penguasaan negara dg level yg maksimum adalah "national security". Energy jangan dilihat hanya sebagai komoditas secara ekonomi yg mengikuti hukum pasar,tetapi menyangkut ketahanan nasional suatu negara.
Saya ambilkan beberapa contoh kasus serupa di negara lain:
1. Kita ingat divestasi Unocal beberapa tahun lalu. Salah satu perusahaan China CNOOC (?), tolong koreksi kalau saya salah, mengajukan diri membeli Unocal dengan harga sekitar 16 BUSD (CMIIW) dan cash. Bidder ke dua adalah Chevron menawar dg harga lebih rendah dan dibayar staging. Pertimbangan ekonomi per se, maka tentu akan dikasihkan ke perusahaan China. Tetapi Senat Amerika memblok deal ini dg alasan energy security. Maka divestasi diberikan ke Chevron. Apakah bisa dibilang Amerika kok gak ngerti prinsip ekonomi?
2. Beberapa tahun lalu perusahaan perkapalan milik ke-emiran Dubai membeli perusahaan cargo PNO milik Inggris yg beroperasi di seluruh dunia. Salah satunya asset di US. Lagi2 dg alasan security, pemerintah Amerika memaksa agar Dubai menjual asset PNO yg di amerika. Apakah pertimbangannya ekonomi saja? Absolutely no. Lebih karena alasan security.
3. Beberapa bulan lalu, salah satu perusahaan di amerika yg sahamnya dikuasai mayoritas oleh salah satu company China akan membeli wind farm yg menghasilkan listrik cukup besar di California (CMIIW). Deal inipun diblok oleh pemerintah US. Pasti alasannya security energy.
4. 16 dari 20 the biggest Oil company dimiliki oleh National Oil Company. Dan hanya 4 yg IOC. dan NOC kita yaitu Pertamina, kebagian kue yg kurang dari 50% produksi Oil and gas di Indonesia.
5. Untuk case mid east sebagian besar penguasaan usaha O&G ada di negara. Kalaulah asing ikut, paling sbg pemilik saham minoritas. Misal Gasco dengan produksi sekitar 5 BCF (sbg pembanding ini sekitar 3 kalinya produksi Tangguh), mayoritas dikuasai Adnoc. Ada perusahaan lain spt Total, BP ... tapi hanya kecil porsi sahamnya. Case yg sama terjadi di Qatar, UAE, Saudi...
Sekali lagi, pointnya di sini adalah bukan hanya masalah ekonomi semata tetapi Ketahanan Energi Nasional.
Coba lihat scenario di bawah:
Negara tetangga kita mencaplok salah satu pulau NKRI. Lalu kita halau dengan pesawat tempur kita. Negara tetangga tersebut krn dibawah commonwealth, minta bantuan Inggris, lalu Inggris ngirim pasukannya, dan bisa jadi Nato terlibat. Maka untuk melumpuhkan NKRI, cukup angkat gagang telepon 60% produksi minyak di Indonesia yg dikuasai asing di shut down. Kita gak punya BBM cukup utk menggerakkan peralatan tempur. Tidak perlu mereka menerbangkan jet2 tempurnya, NKRI sudah lumpuh.
Dalam kontek seperti inilah Oil Gas harus dilihat, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga Ketahanan dan Kedaulatan Energi Nasional. Plus memaksimalkan tenaga nasional. Dan amanat konstitusi "kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Dan amanat konstitusi ini belum dijalankan dengan baik dan benar. Maka sbg salah satu komponen bangsa kita punya tugas dan tanggung-jawab atas hal ini dalam batas2 yg kita bisa lakukan.
Silahkan kalau ada masukan dan pendapat lain.
Semoga diskusi kita ada manfaatnya. Dan saya mengajak kita semua rekan2 milis utk diskusi dengan argumentatif, berdasar alasan yg kuat, hindari menyerang pribadi. Shg dengan demikian ada manfaat yg banyak baik bagi diri kita masing2 maupun bangsa dan negara kita (dan anak cucu kita kelak).
Tanggapan 12 - Saifullah
Good Point Pak,. ".Merah Putih Untuk Blok Mahakam "
Tanggapan 13 - Rahmat rahmat.nurdiin
Dear All
Saya setuju dengan sdr. Akhmad
Klo kemarin perwakilan dr milis tercinta kita ini telah menyampaikan petisinya, hari ini kita musti mempersiapkan, langkah hukum untuk membackupnya, saya hakkul yakin due sampai desember ini gak akan ngaruh apa2 karena petisi2 jenis ini sudah ribuan yg mampir ke meja dewan dan semua bernasib sama jadi tissue di toilet dewan, kita sudah saatnya perlu berfikir untuk revolusi SDA dgn senjata terakhirnya people power untuk menyelamatkan bangsa ini minimal aimingnya buat anak cucu nanti, kita butuh sosok sepeti fidel casto atau hugo caves yg pasang badan di front line untuk mengusir penjajah energi di negaranya sehingga negara mereka tercatat sebagai negara dengan harga bahan bakar termurah di dunia, ingat pemerintah selama ini tuli dan hanya bisa melek ketika people power dah mulai turun ke jalan (test case polri vs kpk), pesan saya mari bersama mulai memikirkan ini semua dari sekarang.
Tanggapan 14 - Benny Lubiantara
Saya sepakat, sebagaimana dulu juga pernah saya utarakan pada email saya sebelumnya, alasan yang paling relevan saat ini adalah, ketahanan energi nasional – bahasa kerennya “energy security”.
Mengapa NOC (dalam hal ini Pertamina)?, karena memang Perusahaan minyak dan gas negara seyogyanya berfungsi sebagai “agen pemerintah” dalam rangka memaksimalkan bagian negara dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas di tanah air. Supaya negara tidak hanya menjadi penonton dan hanya
mengandalkan pembayaran dari: bagi hasil, pajak, dll. Kedua, Previlige (kemudahan) bagi perusahaan migas negara merupakan hal umum yang berlaku di manca negara (kawan kawan yang sekarang bekerja di kawasan TimTeng, coba iseng iseng cek, berapa persen produksi NOC negara tersebut dari total produksi mereka?, rata rata diatas 80%, bahkan ada yang 100%). Ketiga, akses terhadap wilayah migas yang prospek di mancanegara semakin terbatas bagi perusahaan migas internasonal (IOC) maupun perusahaan migas nasional (NOC) dari negara lain, artinya yang bagus bagus (low risk) diambil oleh NOC negara tsb, yang kurang prospek (high risk) baru undang investor (ditenderkan).
Sayangnya “ketahahanan energi nasional” hanya menjadi wacana – dilihat sebagai hal yang abstrak dan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, hanya
negara yang visioner yang serius memikirkan ini…
Sebagai ilustrasi:
Awal bulan Oktober kemaren, kebetulan saya dapat tugas menghadiri symposium gas and coal outlook di markas International Energy Agency (IEA) di Paris.
Ketika sesi coal outlook, nama Indonesia paling sering disebut oleh panelis, mulai dari " *the highest growth of coal exporter country in the world*", " *the biggest coal exporting country*", "*in the next 20 years, 80% coal export projected in the world from Indonesia and Australia*", bla bla bla..
Sampai peserta yang duduk tidak jauh dari saya, nyeletuk, "hebat Indonesia".
Saya cuma nyengir, nggak tahu ini sebenarnya good news, atau malah sebaliknya bad news..
Pantes saja banyak yg bisnis batubara di tanah air, mulai pejabat, politikus sampai artis. Saya agak khawatir, satu dekade kedepan, ketika kita butuh tambahan energi untuk domestik, yang ada tinggal coal "sampah", yang bagus bagus (low cost) sudah habis di ekspor semua. China paling banyak menggunakan coal di seluruh dunia, juga impor dari kita, padahal cadangan coal mereka jauh lebih banyak. Mungkin mereka mikir mumpung murah, ya impor sajalah..
Jadi ingat riwayat LNG dulu yang selalu dibanggakan: the first LNG exporting country, the biggest LNG exporter in the world.. ada kemiripan, sampai akhinya bingung ketika kebutuhan gas domestik meningkat, baru terpikir mengurangi ekspor sekarang. Ketahanan energi nasional - sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi memerlukan negarawan visioner untuk mengawalnya...
Tanggapan 15 - Casdira
Orang lain siap perang utk dapat minyak, kok kita punya malah ditenderkan?
Dermawan sekali ya.
Tanggapan 16 - dimas yudhanto
Agaknya beda perspektif Pak Casdira,
jadi ya ngga apple to apple Uda Dirman representasi pekerja migas profesional, yg bekerja di perusahaan internasional, tak dibatasi oleh batas negara, main frame nya yg saya amati, perusahaan mana yg kasih gaji terbesar, itu yg diambil, ngga peduli urusan politik, bahkan jabatan (hari ini manager, besok cleaning service, tak apa2, asal gaji lebih tinggi) - tentu bukan sesuatu yg keliru, toh mrk2 ini berkontribusi besar juga thd negara dgn mengirimkan devisa kpd sanak saudara di tanah air. Singkat kata, kategori nya: Pragmatis-Oportunis (dalam makna positif lho) sementara, rekan2 migas yg concern dengan penguasaan aset2 strategis oleh negara, dalam perspektif kepentingan nasional. Ada nuansa keberpihakan/nasionalisme, dan aroma intelektualitas dalam diri rekan2 ini. kategori: Nasionalis
btw, apakah ini Pak Casdira yg muncul sbg tokoh muda energi di acara Hari Kemerdekaan 17 Agustus lalu?
saya liat juga ada group di FB, Selamatkan Blok Mahakam untuk Bangsa.
http://www.facebook.com/groups/448301475220607/
Tanggapan 17 - Casdira
Betul pak Dimas. Sy di acara 17 agustus lalu.
Karena kita sedang bicara Mahakam, tentu frame yg sy gunakan adalah kepentingan strategis-nasional. Lain halnya kalo topik diskusinya: pilih kerja di mana, NOC atau IOC? Tentu kacamata profesional-pragmatis berlaku.
Bagaimana pun, beda perspektif tak masalah pak. Santai saja. Justeru di milis ini utk mempertemukan banyak perspektif, sehingga bisa memperkaya wawasan + pengetahuan kita.
Btw, sy jg byk nulis ttg tata kelola migas di blog sy:
http://casdiraku.wordpress.com/
Mangga yg mau diskusi.
Tanggapan 18 - dimas yudhanto
Jero Wacik ini mulai panik, gerakan Merebut Kembali Aset2 Sumber Daya Alam / Energi yg strategis, mulai digalang dan mendapat dukungan
semua kalangan.
jika Anda mengikuti berita setahun terakhir, petinggi Pertamina, Serikat Pekerja, dan berbagai praktisi migas, sudah meneriakkan soal Blok Mahakam dan blok2 lain yg sesuai kontrak PSC akan berakhir.
andaikan Anda2 punya sawah, selama ini dikerjakan oleh petani penggarap, dengan sistem kontrak, katakanlah 2 tahun, ketika kontrak berakhir, ya suka2 Anda yg punya lahan, mau kontraknya diperpanjang, atau dihentikan, dikelola sendiri, atau dibiarkan mangkrak.
nah, dalam konteks ini, yang punya sawah adalah RAKYAT INDONESIA yg direpresentasikan pemerintah RI.
http://www.bisnis.com/articles/karen-pertamina-sanggup-kelola-blok-mahakam
saya sudah "menikmati" blok Pak Casdira, komentar saya: "mengembalikan logika & akal sehat dalam mengelola negara, menjalankan amanah konstitusi, dan berkontibrusi nyata untuk bangsa, melalui pengelolaan sumber daya alam yg fair, berpihak pada kepentingan nasional, dan cerdas serta efisien."
Tanggapan 19 - Nofaini opanK
Iya mas , saya sangat setuju kalau pengelolaan blok mahakam after 2017 diserahkan ke pertamina yang notabene adalah Representasi Rakyat Indonesia karena Hal ini merupakan Amanat konstitusional yang harus dijalankan . Mengenai post saya dibawah saya hanya menyampaikan kalau , Gelagat buruk mulai ditunjukan oleh pemangku jabatan (yang notabene adalah pengambil keputusan di negara kita yang tercinta ini ) terkait Keinginan Pertamina Mengambil alih blok mahakam
Kalau Pakai logika mas dimas , Bisa Diibaratkan Jero wacik & BP migas ini ayah kita , dan Pertamina itu anaknya . biarpun anaknya bilang "saya mampu pak ngelola sawah ini, dan saya akan manfaatkan sebesar2 nya untuk kemaslahatan keluarga kita " tapi kalau ayahnya punya rencana lain dan tidak bersedia menyerahkan ke anaknya . ya mau dibilang apa ??? Mungkin butuh ekstra power untuk Meyakinkan si AYAH yang " bandel " ini supaya tidak menggadaikan sawah besarnya LAGI antara lain dengan mem-blow up ke media secara besar2an .
Tanggapan 20 - Hotler Na70
Saya salut dan terharu dengan Petisi
yg disampaikan kawan2 sebangsa dan setanah air tercinta..
walaupun(mungkin)berada jauh dari negeri Indonesia tetapi semangat membangun negeri demi generasi penerus bangsa...saya jadi teringat bagaimana heroiknya para pejuang negeri ini terutama pemuda-pemudanya bahu-membahu dibantu masyarakat desa dengan keterbatasannya...sungguh menyetuh hati dan seraya bersyukur kepada Tuhan aku dapat menikmati hasil perjuangan mereka dengan mengorbankan nyawa untuk negeri Indonesia....Terimakasih Pahlawanku..semoga keluargamu juga menikmatinya...Amen.
Bersama ini juga saya ingin mengingatkan kpd kawan2 yg menyampaikan petisi sbb:
* Jangan hanya ke DPR-RI saja petisi disampaikan,karena kami punya pengalaman dulu waktu kami menuntut salah satu korupsi di BUMN ke DPR dengan bukti2 ternyata dimanfaatkan utk memeras BUMN tsb!!! mungkin kami terlalu lugu...hehehe..belakangan kami baru tau "Permainan jual-beli" bhw DPR lah sarang penyamun yg berlindung atas nama Rakyat!(setelah kami berdiskusi panjang dengan Kwik Kian Gie & Amin Rais) kami disebutâ€Terlalu lugu†maklum baru pertama ke DPR.
* Sampaikan Petisi secara terbuka(tembuskan kesemua institusi)juga ke Presiden dan jangan lupa ke KPK dan Gubernur Kaltim,shg tdk dpt dimanfaatkan utk kepentingan kelompok tertentu.
* Lakukan sosialisasi kepada Masyarakat khususnya Kaltim(kami juga sedang
melakukan hal yg sama atas nama KSP.MIGAS Indonesia) shg masyarakat mendapatkan pencerahan mengapa kita menuntut.
* Jaga terus kondisi ini jgn sampai dingin dengan berbagai
cara(email,SMS,Seminar,dll) dilanjutkan dengan topic di Media Koran lokal Kaltim misalnya.
* lakukan pertemuan secara periodik dengan pemerintah kota Kaltim dan DPRD utk bersinergi dan selanjutnya bersama ke DPR seperti ketika kami menggagalkan pipanisasi Gas Bontang ke Jawa.
Demikian sedikit sumbang saran dari pengalaman...
Salam kompak untuk kejayaan Negeri tercinta...jayalah Negeriku...Sejahtera
rakyatku...Damai disanubari rakyatku....
Comments
Post a Comment